Waspada Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Meluas di Pulau Jawa

Upaya intensif melawan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) di Jawa. Dengan kasus menyebar di 30 kabupaten di Jawa Timur, langkah tegas diambil untuk melindungi hewan ternak dan pasar.

Table of Contents :

• Penutupan Pasar Ternak dan Pengawasan Ketat
• Prioritas Penanganan dan Infrastruktur

Pemerintah daerah di Pulau Jawa kini tengah meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang telah menyebar luas di berbagai wilayah. PMK adalah penyakit virus yang sangat menular, menyerang hewan berkuku belah seperti sapi, kambing, dan domba. Hewan yang terinfeksi biasanya mengalami demam disertai munculnya lepuh di mulut dan kaki.

Di Jawa Timur, yang merupakan provinsi dengan populasi sapi terbesar di Indonesia, PMK telah menyebar ke 30 dari 38 kabupaten. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, Jawa Timur memiliki sekitar 5 juta sapi, atau 28 persen dari populasi sapi nasional. Salah satu daerah yang terdampak parah adalah Kabupaten Lumajang, di mana sekitar 900 kasus PMK telah dilaporkan dalam dua bulan terakhir dengan 70 kematian hewan. Angka ini hampir enam kali lipat lebih tinggi dibandingkan total kasus sepanjang Januari hingga Oktober tahun sebelumnya.

Penutupan Pasar Ternak dan Pengawasan Ketat #

Untuk mencegah penyebaran lebih lanjut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang melakukan pengawasan ketat di pasar ternak. Banyak hewan yang terinfeksi ditemukan menunjukkan gejala setelah dibeli dari pasar tersebut. Langkah serupa juga dilakukan di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, di mana pemerintah daerah memutuskan untuk menutup pasar ternak terbesar selama dua minggu setelah ditemukan sekitar 70 kasus PMK.

"Jika wabah semakin parah, kami akan mempertimbangkan untuk memperpanjang masa penutupan," kata Tri Hariadi, Sekretaris Kabupaten Tulungagung, pada Senin, 6 Januari 2025.

Prioritas Penanganan dan Infrastruktur #

Kepala Badan Ketahanan Pangan Nasional (BKP), Dadan Hindayana, menyatakan bahwa penentuan lokasi prioritas penanganan PMK didasarkan pada kesiapan infrastruktur di masing-masing daerah. Langkah ini diambil untuk memastikan kualitas penanganan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. "Kami tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga kualitas," ujar Dadan dalam pertemuan dengan Komisi IX DPR RI.

Dengan upaya yang terus digencarkan, pemerintah berharap wabah PMK dapat segera teratasi, melindungi kesehatan hewan ternak, dan mencegah dampak lebih luas terhadap sektor peternakan di Indonesia.